Demokrasi di Indonesia

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi DI INDONESIA : Demokrasi adalah suatu pemikiran manusia yang mempunyai kebebasan berbicara, megeluarkan pendapat. Negara Indonesia menunjukan sebuah Negara yang sukses menuju demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam peemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negar bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinan pun dibebaskan. Untuk membangun suatu system demokrasi disuatu Negara bukanlah hal yang mudah karena tidak menutup kemungkinan pembangunan system demokrasi di suatu Negara akan mengalami kegagalan. Tetapi yang harus kita banggakan dmokrasi dinegara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat contahnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam hal berkeyakian juga pemerintah belum sepenuhnya. Berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi smakin besar bahkan demokrasi adalah system yang terbaik meskipun system demokrasi itu tidak sempurna. Dengan begitu banyaknya persoalan yang telah melanda bangsa Indonesia ini. Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan demokrasi tentu harus dibanggaan karena banyak Negara yang sama dengan Negara Indonesia tetapi Negara tersebut tidak bisa menegakan system demokrasi dengan baik dalam artian gagal. Akibat demokrasi jika dilihat diberbagai persoalan dilapangan adalah meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan dijalan, semakin parahnya banjir masalah korupsi, penyelewengan dan itu adalah contoh penomena dalam suatu Negara system demokrasi, demokrasi adalah system yang buruk diantara alternatif-alternatif yang lebih buruk tetapi demokrasi memberikan harapan untuk kebebasan, keadilan dan kesejahtraan oleh karena itu banyak Negara-negara yang berlomba-lomba menerapkan system demokrasi ini. Dalam kehidupan berpolitik di setiap Negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang di inginkan, karena pada hakikatnta semua system politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu Negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahtraan dengan sempurna. Maka Negara tersebut adalah Negara yang sukses menjalankan system demokrasi sebaliknya jika suatu Negara itu gagal menggunakan system pemerintahan demokrasi maka Negara itu tidak layak disebut sebagai Negara demokrasi. Oleh karena itu kita sebagai warga Negara Indonesia yang meganut system pemerintahan yang demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga dan memperbaiki, melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya suatu system demokrasi yang utuh di dalam wadah pemeritahan bangsa Indonesia. Demi tercapaiya suatu kesejahtraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia ke dalam suatu perubahan. Edward Shils (1972) mengatakan bahwa praktek politik Indonesia bukan lahan subur untuk idealitas dan perjuangan. Meskipun banyak ilmuwan dan praktisi politik memiliki ide kebangsaan, namun mereka tidak berhasil membangun bangsanya sendiri. Kenyataannya, penampilan Indonesia sebagai negara demokrasi sepertinya belum ideal. Praktek KKN terus berlanjut, pembobolan bank belum berhenti, penyalahgunaan wewenang merajalela, mafia hukum dan peradilan semakin kasatmata, kekerasan semakin menghantui masyarakat. Tentu saja ada banyak faktor penyebab. Akan tetapi, inti persoalannya berada pada terabaikannya penataan ulang dan pembenahan kejiwaan bangsa. Dalam hal ini mencakup masalah ideologi, paham kenegaraan, serta perubahan paradigma pendekatan dalam penyelenggaraan negara yang kental dengan ”pragmatisme-reaksioner”. Dengan menempatkan secara tunggal bahwa demokrasi adalah segalanya, maka dengan mudah negara berdalih semua proses dan kebijakan negara adalah hasil dari aspirasi warga negara melalui berbagai hal termasuk wakilnya di parlemen. Inilah barangkali oleh para penyelengaara negara dijadikan legitimasi. Demokrasi yang Haram Dalam sejarahnya, semua kekuasaan yang ada dalam masyarakat sedikit banyak memiliki andil menitipkan kepentingan pada negara. Namun, tak dapat dipungkiri ada kelompok yang dominan dibandingkan dengan kelompok lainnya sehingga kepentingan lebih banyak berhasil. Meskipun semrawut, proses demokratisasi di dunia masih terus berlanjut. Dengan dalih demokrasi, banyak politisi dengan mudahnya mereka menyalahgunakan posisinya. Dengan dalih demokrasi, mereka bisa berbuat sakarepe dewe. Dengan demokrasi, mereka berdalih untuk apa pun. Hampir semua negara di dunia ini meyakini demokrasi sebagai tolok ukur dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kukuhnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya tidak demikian. Hukum Besi Dalam politik demokrasi, hal ini dikenal semacam black hole dalam tata politik, populer disebut the dark-side of democracy (sisi gelap demokrasi). Melalui proses yang demokratis, akan terjadi transformasi kedaulatan menjadi kewenangan. Kewenangan inilah yang dimanfaatkan oleh mafia di Indonesia untuk tidak berdemokrasi dengan baik. Akhirnya, hukum besi oligarki muncul. Penguasa oligarki ini berkuasa di Negara ini atas nama rakyat yang tertindas, selalu berusaha melestarikan dan memonopoli kekuasaan dan ekonomi yang dipegangnya dengan selubung ideologi tertentu yaitu demokrasi. Dengan dalih konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penguasa oligarki ini menghancurkan setiap pihak yang menentang dan mempertanyakan legitimasinya dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Lantas, di mana letak falsifikasi demokrasi. Sesuai dengan artinya, falsifikasi adalah teori yang gagal karena tidak dapat bertahan terhadap suatu eksperimen dan digantikan oleh teori spekulatif lain. Ini berarti, demokrasi berkembang melalui kesalahan dan kekeliruan yang telah secara tidak langsung diterapkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi sangat pantas untuk dikaji kembali guna ditemukan teori-teori baru yang baik untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Antara lain: Kebebasan berbicara setiap warga Negara, Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, Peranan parpol yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat, Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum), semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Jika prinsip tersebut telaksana, maka impian Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat bukanlah sekadar mimpi. Sejak dini kita harus mereformasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.